PERUBAHAN NAMA ADMINISTRASI NEGARA MENJADI MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Persepsi yang keliru dari pengguna lulusan Jurusan Administrasi Negara yang menganggap lulusannya hanya tahu tentang administrasi dalam arti sempit ketik –mengetik , merupakan salah satu alasan perubahan nama menjadi Jurusan Manajamen dan Kebijakan Publik. Alasan lainnya karena public administration tidak lagi cocok diterjemahkan ke dalam administrasi negara karena pengelolaan pelayanan publik tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan oleh stakeholders lainnya seperti sektor swasta, badan otonom semi pemerintah dan LSM. Penggunanya juga bukan hanya lembaga-lembaga pemerintah melainkan lembaga non- pemerintah. Demikian juga isu-isu kebijakan bukan hanya domain kekuatan internal birokrasi dan politik dalam negeri melainkan menyangkut isu  kekuatan internasional.

Demikian disampaikan Agus Pramusinto PhD, Staf Pengajar  Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM dalam acara Srawung Ilmiah Prodi Administrasi Negara FISE UNY, Senin (28/6) di Lab.Perkantoran kampus FISE  UNY.

Didepan dosen dan mahasiswa prodi Administrasi Negara FISE UNY, Agus  memaparkan sampai saat ini perdebatan tentang apa itu administrasi negara/publik belum selesai. Mulai dari apa itu nama administrasi publik, apa yang perlu diajarkan dalam kebijakan publik,  perlunya perubahan nama, proses rekrutmen dosen dan pengembangannya. Kalaupun mengikuti paradigma yang dikemukakan Nocholas Henry, fokus tersebut masih dipahami secara berbeda. Henry menyebut fokusnya adalah organisasi/manajemen dan kebijakan publik, sementara masih ada yang memahami organisasi/manajemen sangat sempit dan luas.  Demikian juga ketika berbicara tentang  lokus yang  menurut Henry public interest dan public affairs, sementara ada orang yang tertarik pada lokus tanpa terikat dengan fokus, misalnya masalah gender, kependudukan, kesehatan, pendidikan , dll tetapi tidak menyinggung isu apapun tentang organisasi dan manajemen.

Lanjut Agus, belum lagi tentang apa yang perlu diajarkan dalam kebijakan publik.Metodologi kebijakan apa juga substansi kebijakan?  Selama ini banyak pendapat,  yang perlu diajarkan cukup tentang metodologi kebijakan, mengajarkan pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Tetapi bagaimana bisa membuat kebijakan yang tepat tanpa paham substansinya? Kalau orang ingin menjadi policy analysist tentang kebijakan tertentu,  maka orang tersebut tidak hanya bisa membuat kebijakannya tapi juga paham tentang substansinya. Kondisi ini mengakibatkan tidak mudah untuk menjawab siapa ahli kebijakan jaminan sosial, siapa ahli kebijakan pendidikan, siapa ahli kebijakan negara?
Pada akhir paparannya Agus mengatakan, pilihan perubahan nama memang tidak mudah, perlu keberanian dan pengorbanan. Selain ke dalam, semua resources harus diarahkan ke  orientasi yang baru, ke luar pun perlu sosialisasi ke berbagai pihak tentang nama jurusan yang baru supaya lebih dipahami dan tidak merugikan lulusannya.

Sebelumnya, dalam sambutan pengantar, Ketua Prodi  Administrasi Negara, Sugi Rahayu, MPd, MSi  menjelaskan sebagai pogram studi baru  di FISE UNY yang baru berjalan dua tahun,  perlu terus memantapkan eksistensinya  dan jelas arah pengembangan ke depan. Srawung ini dimaksudkan  untuk menambah wawasan dosen/mahasiswa khususnya tentang administrasi negara, baik perkembangan ilmu administrasi negara, isu-isu  mutakhir dan proses pembelajaran di prodi administrasi negara. (lensa).