HALILI, MA.

23
Jan
2018
TRANSFORMASI POLITIK KEWARGAAN

Sebagaimana diulas banyak pengamat politik, tahun 2018 akan menjadi tahun politik. Ada tiga peristiwa elektoral yang menjadi pemicunya: pilkada serentak, serta pemilu dan pemilihan presiden atau pilpres. Pilkada akan berlangsung pertengahan 2018 di 171 daerah secara serentak, sedangkan pemilu dan pilpres akan berlangsung pada 2019.

Dalam perspektif terminologi wacana publik, istilah tahun politik selalu mengacu pada peningkatan tensi dan intensitas politik elektoral, mulai dari konsolidasi elite politik hingga kampanye politik di ruang-ruang publik. Dengan demikian, pemaknaan tahun politik selama ini hampir sepenuhnya selalu merujuk pada politik elitis. Padahal, politik dalam konteks demokrasi pada dasarnya merupakan arena bersama warga untuk mengekspresikan aspirasi dan pilihan-pilihan mengenai segala hal yang baik bagi kehidupan bersama.

Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai tahun politik sejatinya momentum untuk mentranformasi politik agar tak hanya jadi ruang-ruang aktivisme dan festivalisasi politik elitis. Tahun politik harus dimaknai sebagai arena politik untuk memperkuat politik kewargaan vis a vis politik elite.

Betul bahwa dalam perspektif teori elite klasik dari pemikir-pemikir politik, seperti Robert Michels, Gaetano Mosca, dan Vilfredo Pareto, urusan bersama warga pada akhirnya bergantung peran politik elite. Kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam makna negatif akan diambil alih, dikooptasi, dihegemoni, dan didominasi oleh sekelompok kecil dari mereka yang disebut elite itu.

Namun, elitisme tersebut seharusnya tidak meminggirkan warga dari politik. Menghitung warga dari sisi potensi kuantitatif mereka dalam sebuah perhelatan elektoral, sehingga ruang publik jadi super-heboh pada tahun politik semata, merupakan bentuk peminggiran itu. Hal itu melahirkan paradoks serius dalam demokrasi. Dalam setiap perhelatan demokrasi elektoral, warga diluhurkan sebagai muasal dari kekuasaan dan kedaulatan dalam demokrasi, tetapi pada saat yang sama mereka hanya ditempatkan sebagai obyek dalam arena kontestasi politik elite.

Politik kewargaan di tahun politik harus menjadi antitesis bagi politik elitis yang selama ini terbukti lebih banyak menghasilkan kepala daerah, pimpinan lembaga negara, dan anggotaanggota lembaga legislatif yang korup, baik di tingkat lokal maupun nasional. Transformasi politik kewargaan di tahun politik harus dibangun dalam agenda antitesis atas politik elitis.

Jika elite politik sibuk dengan pemasangan baliho-baliho gigantis, warga harus sibuk mengulik dan memublikasi rekam jejak korupsi figur dalam baliho itu. Jika para politisi menghabiskan begitu banyak uang untuk konsolidasi, promosi, serta berburu rekomendasi dan kendaraan politik, warga harus menghitung angka, menelisik sumber dana, dan memprediksi jumlah rente yang akan dihimpun dan dikorupsi dalam jabatan yang mereka buru, dan seterusnya.

Tiga konteks politik

Konteks politik hari ini seharusnya membuat esensi politik kewargaan itu menjadi semakin signifikan dan transformasinya lebih mudah dalam merespons politik elitis. Paling tidak, hal itu bisa dilihat dari tiga fenomena.

Pertama, meluas dan membesarnya peran media, khususnya media sosial. Dalam dekade terakhir, media sosial telah memainkan peran signifikan dalam memengaruhi konstelasi politik agar konstelasi elitis tak mengarah pada pembusukan politik dan pemburukan layanan publik. Gerakan daring berbasis media sosial dalam satu dekade ini terbukti berhasil mengekspresikan sikap politik warga di hadapan elitisme politik.

Kedua, menguatnya kapasitas sosial ekonomi kelas menengah, khususnya di kalangan generasi muda. Masifnya gerakan kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam skala besar, menengah, dan rumahan dalam satu dekade terakhir telah membidani kelahiran kelas-kelas menengah urban dari kelompok usia muda. Para pengusaha muda yang memiliki kantong tebal, tetapi idealisme yang juga kental ini merupakan agen strategis politik kewargaan di hadapan elite-elite mapan yang gemar ”buang-buang uang” untuk membodohi warga dalam perhelatan elektoral.

Ketiga, memburuknya sistem kaderisasi dan regenerasi politik internal partai politik. Tampilan partai kita hari ini diwarnai beberapa patogen, seperti politik dinasti, klientelisme politik, serta politik kultus dan oligarki yang membuat kaderisasi dan regenerasi stagnan. Akibatnya, wajah politik elite kita tampak sangat sepuh. Fenomena ini sebenarnya momentum bagi seluruh warga untuk saling mendidik dan mencerahkan

Dengan demikian, tahun 2018 mesti dimanfaatkan secara strategis sebagai momentum bagi transformasi politik kewargaan agar politik elektoral di tingkat lokal pada tahun ini dan nasional pada tahun depan tidak hanya menjadi ekspresi pilihan-pilihan elite, di mana warga hanya menjadi regu sorak.

Pada akhirnya, transformasi politik kewargaan di tahun politik ini dapat dilihat dari, paling tidak, dua indikator luaran. Pertama, apakah pilkada dan pemilu kembali melahirkan kepala-kepala daerah dan anggota-anggota DPR yang banyak berurusan dengan masalah-masalah hukum, khususnya korupsi. Kedua, apakah pilkada dan pilpres melahirkan polarisasi politik berkepanjangan, seperti ”Ahokers vs Aniesers” atau ”Kecebong vs Kampret”.

Jika iya, politik kewargaan kita sesungguhnya masih terbelenggu dalam paradoks demokrasi. Warga merupakan sumber daulat, tetapi dalam arena elektoral hanya obyek pinggiran di tengah pusaran elitisme.

 

Halili, Pengajar Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial UNY. Artikel dimuat di Harian Kompas, Sabtu 13 Januari 2018

 

submitted by humas