Terdapat tujuh masalah sengketa kontrak yaitu wanprestasi, perubahan kontrak, daftar hitam, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan, sanksi, peristiwa kompensasi serta penyesuaian harga. Oleh karena itu perlu perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah karena banyak masalah pada pengadaan saat ini diantaranya banyak kebocoran, masih banyaknya praktek KKN dalam proses pengadaan, belum transparannya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketakutan para pejabat pelaksana pengadaan untuk memproses pengadaan. Selain itu dalam layanan pengadaan barang dan jasa ada potensi konflik sehingga perlu adanya layanan penyelesaian sengketa. Demikian dikatakan Setya...