English
Dosen Program Studi Pendidikan IPS FISIP Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yuyun Sri Wahyuni, Ph.D, menjadi salah satu pembicara dalam Women, Religion, and Constitutional Participation Symposium yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (17/12/2025). Simposium internasional ini diinisiasi melalui kolaborasi sejumlah lembaga, antara lain CRCS UGM, AMAN Indonesia, Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Mataram, Women Living Under Muslim Laws (WLUML), serta UNESCO Chair on Peace, Democracy and Human Rights.
Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis dari berbagai negara untuk membahas isu strategis terkait partisipasi perempuan dalam konteks agama dan konstitusi. Diskusi menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan terhadap kesetaraan gender secara global.
Simposium ini dibangun di atas kerja panjang Women Living Under Muslim Laws (WLUML), jaringan feminis transnasional yang selama lebih dari 40 tahun menghubungkan pegiat hak perempuan di berbagai negara mayoritas Muslim. Dalam konteks global, sejumlah negara seperti Palestina, Bangladesh, Suriah, Sudan, dan Iran tengah menghadapi dinamika transisi konstitusional maupun meningkatnya resistensi terhadap isu gender. Kondisi tersebut mendorong pentingnya solidaritas lintas negara serta pertukaran pengetahuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui reformasi konstitusi dan kelembagaan.
Dalam paparannya, Yuyun Sri Wahyuni menyoroti bagaimana partisipasi perempuan dalam institusi politik dan negara—meliputi parlemen, kementerian, pengadilan, dewan keagamaan, hingga badan penyusun konstitusi—dipengaruhi oleh persinggungan antara agama, norma patriarki, dan desain konstitusi. Ia menjelaskan bahwa penafsiran keagamaan yang bersifat restriktif kerap dimobilisasi untuk membenarkan eksklusi perempuan dari posisi otoritas.
Namun demikian, Yuyun juga menegaskan bahwa terdapat pembacaan alternatif terhadap teks dan nilai keagamaan yang dapat menjadi instrumen kuat dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih inklusif. Perspektif ini membuka peluang bagi penguatan representasi perempuan dalam ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.
Melalui keterlibatan dalam forum internasional ini, UNY menunjukkan komitmennya dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia, penguatan demokrasi, serta pembangunan perdamaian yang inklusif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk memperluas jejaring global serta memperkaya perspektif dalam upaya memperjuangkan keadilan gender berbasis konteks lokal dan global.
Kegiatan ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) melalui penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pengambilan kebijakan, Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan mendorong inklusi sosial dan politik lintas kelompok, serta Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola kelembagaan yang inklusif dan berkeadilan.
