English
Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema ‘Transformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum Menuju Indonesia yang Responsif’ di Auditorium UNY, Kamis (23/10/25). Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan daerah yang membahas arah baru birokrasi dan hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
Kegiatan dibuka oleh Dekan FISIP UNY, Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan tentang praktik birokrasi dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan publik. Ia menegaskan bahwa FISIP UNY berkomitmen melahirkan generasi muda yang peka terhadap persoalan birokrasi dan hukum di Indonesia serta mampu memberikan solusi berbasis akademik dan empati sosial.
Dalam sesi utama, Ganjar Pranowo memaparkan materi berjudul ‘Reformasi Birokrasi: Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien’. Ganjar menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar pembenahan prosedur, melainkan pembangunan kepercayaan publik terhadap negara. Menurutnya, birokrasi yang efektif harus cepat, transparan, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan implementasi Government Resources Management System (GRMS) di Jawa Tengah yang mengintegrasikan e-budgeting, e-project planning, hingga e-controlling, serta kanal pengaduan masyarakat LaporGub yang mencatat lebih dari 22 ribu aduan publik selama tahun 2022. “Reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh rakyat — cepat, transparan, dan tanggap terhadap pengaduan publik,” tegas Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut.
Transformasi birokrasi yang responsif untuk memecahkan masalah-masalah publik secara cepat juga dikemukakan oleh panelis lain, yaitu Hasto Wardoyo, Walikota Yogyakarta periode 2025-2030, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan rekaman paparannya. Program strategis Kota Yogyakarta adalah Quick Wins pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota. Salah satu program utama yang dijalankan adalah Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) terkait pengelolaan sampah perkotaan secara kolaboratif dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara intensif dalam memecahkan masalah persampahan.
Sementara itu, R. Candra Akbar Ishmata, Pimpinan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, menjelaskan pentingnya reformasi hukum yang berkeadilan dan partisipatif. Ia menguraikan peran DPRD dalam proses legislasi daerah mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Candra menilai bahwa minimnya partisipasi publik sering menjadi hambatan dalam menghasilkan kebijakan yang adil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perluasan ruang partisipasi masyarakat melalui forum public hearing, reses, dan media sosial. “Hukum yang adil hanya bisa lahir dari proses yang terbuka dan partisipatif,” ujarnya.
Dari kalangan mahasiswa, Syauqi Marsa Taqiyuddin, mahasiswa Administrasi Publik UNY, menyampaikan makalah berjudul ‘Hukum Berkualitas, Birokrasi Naik Kelas’. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal reformasi birokrasi dan hukum melalui penguatan literasi digital, advokasi kebijakan, dan keterlibatan aktif di ruang publik. Menurutnya, generasi muda memiliki karakter terbuka dan kreatif yang dapat menjadi penggerak birokrasi yang transparan dan inovatif. “Generasi muda harus menjadi penggerak birokrasi yang terbuka, inovatif, dan berintegritas,” ungkapnya.
Menurut ketua panitia seminar Patih Muhammad, seminar nasional ini diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat transformasi birokrasi, reformasi hukum, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia yang responsif, adil, berdaya saing di masa depan.
Melalui seminar ini, seluruh pembicara sepakat bahwa reformasi birokrasi dan reformasi hukum merupakan dua pilar penting dalam membangun Indonesia yang responsif dan berkeadilan. Kegiatan ini menjadi momentum bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi pemerintahan untuk bersama-sama mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berorientasi pada pelayanan publik.
Seminar nasional ini sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 16, yakni “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh”, yang mendorong pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel di semua tingkatan.
